RUU P-KS, Mengatasi Masalah Tambah Masalah

- Advertisement -

catatanmasarief.com – Tulisan kali ini gabungan pendapat antara saya dengan sahabat saya seorang aktivis perempuan KAMMI Karawang bernama Tarwiyah Hafidzarluthfia yang membahas tentang hal yang saat ini masih ramai dibicarakan masyarakat terkait pro dan kontranya Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).

Di Indonesia kekerasan seksual menjadi perhatian serius pemerintah sehingga pemerintah pada tahun 2015 memberikan status Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Berbagai upaya pencegahan guna meminimalisir kasus yang terjadi dan penindakan terhadap para pelakunya terus dilakukan, akan tetapi kasus kekerasan seksual tiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Upaya yang kini dilakukan pemerintah untuk menghentikan kasus kekerasan seksual adalah dengan rencana disahkannya RUU P-KS pada tahun ini.

Pengesahan RUU P-KS ini dianggap oleh sebagian masyarakat, sebagai bentuk perlindungan. Hal ini didasari tingginya angka kekerasan yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu.

Dilansir dari komnasperempuan.go.id bahwa pada catatan tahunan 2017 Komnas Perempuan, tercatat 348.446 kasus kekerasan yang dilaporkan selama tahun 2017. Angka tersebut naik 74 persen dari tahun 2016 sebanyak 259.150 kasus.

Sementara itu juga sebagaimana dilansir dari news.detik.com di Kabupaten Karawang telah terjadi teror yang dilakukan oleh sekelompok pria mesum terhadap para siswi SMP yang berakibat membuat trauma. Hal ini menambah data kasus pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak yang terjadi di Karawang.

Menelaah draft RUU P-KS, Penghapusan Kekerasan Seksual sangat tidak layak dijadikan Undang-Undang Pidana, sebab kata Penghapusan tidak ada dalam kamus Hukum Pidana manapun di dunia ini.

Adapun kata Kekerasan hanya layak dijadikan “unsur”, yang artinya penggunaannya untuk hal yang bersifat khusus dan terbatas, sedangkan judul sebuah Undang-Undang harus luas dan komprehensif menyentuh semua segmentasi yang diatur dalam UU tersebut.

Tanpa banyak yang menyadari pula bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dengan pancasila yang berselimut dalam draft RUU P-KS yang disusun oleh komnas Perempuan

Lalu tanpa banyak yang menyadari pula bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dengan pancasila yang berselimut dalam draft RUU P-KS yang disusun oleh komnas Perempuan tersebut.

Beberapa pasal pada RUU P-KS dinilai sarat dengan konsep Barat yang liberal seperti kebebasan seksual dan jika ditinjau kembali draft RUU tersebut hanya mengatur bentuk kekerasan seksual.

Dalam draft RUU tersebut juga segala bentuk penyimpangan seksual yang seharusnya menjadi inti pembahasan sama sekali tidak disinggung sehingga hal tersebut memicu kontroversi.

Apabila RUU P-KS ini disahkan dalam waktu dekat, dapat dipastikan akan menjadi gerbang pelegalaan berbagai bentuk penyimpangan seksual dari zina hingga LGBT yang sangat berbahaya bagi generasi.

Aroma kebebasan seksual juga tampak pada beberapa pasal, diantaranya pada pasal 1 bahwa definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan.

- Advertisement -

Definisi itu terfokus pada klausul “secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas” memberi kesan bahwa sebuah perbuatan seksual yang dilakukan tanpa paksaan, dikehendaki oleh satu sama lain sekalipun bukan sebagai suami istri maka tidak akan dikategorikan sebagai perbuatan yang patut disanksi.

Pada pasal 5 ayat (2) huruf b pada frasa kontrol seksual yang dikategorikan kekerasan seksual artinya mendorong setiap orang untuk bebas memilih aktivitas seksual tanpa ada kontrol dari pihak lain.

Pihak yang melakukan kontrol seksual justru bisa dipidanakan. Sehingga apabila orangtua melarang anak lajangnya melakukan hubungan seks bebas, hal tersebut bisa terkategori kontrol sosial yang menyebabkan orangtua tersebut dapat dipidanakan.

Aktivitas LGBT juga terlindungi dengan pasal ini. Pada pasal 7 ayat (1) yaitu adanya hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat. Artinya kebebasan seksual harus dilindungi. Termasuk ketika memilih seks bebas, kumpul kebo, zina dan seks menyimpang semisal LGBT.

Lebih jauh lagi, pada pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa Kontrol Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi, a. Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu, maka orang tua tidak boleh mendisiplinkan anaknya berhijab untuk menutup aurat, karena termasuk kontrol seksual dalam hal busana.

Seorang laki-laki tidak harus berbusana laki-laki, namun boleh berbusana perempuan. Demikian juga sebaliknya. Perempuan boleh berbusana laki-laki. Karena melarangnya termasuk kontrol seksual.

Para perempuan juga berhak berbusana seksi dan minim, karena itu dianggap hak yang dilindungi undang-undang. Perilaku penyimpangan LGBT yang seharusnya diatur, justru dalam RUU ini tidak diatur, fokusnya hanya pada bentuk kekerasan, sehingga penyimpangan LBGT yang dilakukan atas dasar suka sama suka, menjadi legal. Naudzubillahi mindzaalik.

Masalah serius yang ada dalam draft RUU P-KS ini adalah sekulerisme yaitu memisahkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan sehari-hari. Sekilas, peran agama hanyalah formalitas yang keberadaannya tidak dianggap penting.

Sekulerisme menjadi wajib, agar dapat menjamin manusia bertindak bebas atau liberal dalam menetapakan hukum, baik dan buruk tanpa melibatkan peran tuhan.

Pemerintah dan komnas perempuan kalau memang berniat untuk menghapus kekerasan seksual maka tidak bisa dan tidak akan pernah bisa hanya dengan mengesahkan RUU PKS ini. Penyelesaian ini harus diselesaikan dengan mencari akar permasalahan penyebab terjadinya kekerasan seksual.

Sebab utama selain sekulerisme yang memisahkan agama dalam norma-norma kehidupan sehari-hari, yaitu hingga saat ini miras masih dilegalkan dan tontonan video porno masih dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan dan usia terutama usia remaja.

Seharusnya penanganan kekerasan seksual dilakukan secara preventif dan kuratif. Tanpa upaya preventif, apapun langkah kuratif yang dilakukan, seperti menjatuhkan sanksi hukum yang berat, tidak akan pernah efektif.

Diperlukan tiga pilar yang mendukung yakni ketakwaan individu, kontrol sosial dan penegakan hukum oleh negara, insya Allah semua penyakit dan kejahatan sosial akan dapat dikurangi atau bahkan dilenyapkan dari muka bumi dengan seizin Allah.

Jika tiga pilar tersebut belum terpenuhi maka solusi apapun hanya akan menimbulkan masalah bahkan menambah masalah. Sehingga untuk apa mendukung RUU P-KS yang sarat dengan sekulerisme dan belum menjadi solusi efektif bagi persoalan kekerasan seksual yang terjadi, yang ada bukan mengatasi masalah namun menambah masalah.

- Advertisement -

Jadilah Yang Paling Update

Mas Ariefhttps://catatanmasarief.com/
Assalamu'alaikum, Hai saya Arief Riyanto atau biasa dipanggil Mas Arief. Saya seorang anak muda yang ingin melakukan perubahan untuk Karawang dan Indonesia. Berawal dari tulisan ini. Semoga terinspirasi dan selamat berkontribusi untuk perubahan yang lebih baik.
- Advertisement -

Baca Juga

- Advertisement -

Jangan Lewatkan

Pemuda Adalah Penentu Arah Perubahan Bangsa

catatanmasarief.com - Kejayaan suatu peradaban atau bangsa dan Negara ditentukan oleh kondisi baik atau buruknya para pemuda.

Adakah Rasulullah Dalam Hidup Kita?

catatanmasarief.com - Ada hal yang meresahkan hati dan pikiran saya, bertahun – tahun memperingati maulid, mendengar kajian dan ceramah maulid, adakah Rasulullah dalam hidup kita, terutama pada saya pribadi?

Baca Ebook Konspirasi Bencana Alam

Banjir, kekeringan, tsunami, badai dan letusan vulkanik adalah "senjata masa depan". Buku ini menelanjangi fakta suram tentang siapa yang melakukannya dan mengapa?

Ikhtisar Buku Kenapa Umat Islam Tertinggal

catatanmasarief.com - Buku ini ditulis berawal dari sebuah pertanyaan besar "Mengapa Umat Islam Tertinggal?"

Ikhtisar Buku Ma’alim Fii Ath Thariq

Dalam buku ini beliau mengemukakan gagasan tentang perlunya revolusi total, bukan semata-mata pada sikap individu, namun juga pada struktur negara

Islam, Pemuda dan Perubahan Sosial

catatanmasarief.com - Sepanjang sejarah, aksi – aksi para pemuda telah menjadi salah satu penentu perubahan sosial – politik di berbagai belahan dunia.

Kategori Populer

- Advertisement -

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
error: